Komisi VIII DPR akan memperjuangkan kenaikan anggaran Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP) dengan membentuk Tim Kecil (Timcil) yang terdiri dari Pimpinan Komisi VIII dan Panitia Anggaran guna mengawal APBNP Tahun 2009 dan optimalisasi peningkatan Pagu APBN Tahun 2010. Demikian isi salah satu kesimpulan Rapat Komisi VIII dengan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, (25/6) “Pagu Indikatif Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Tahun 2010 sebesar Rp 132 Milyar mengalami kenaikan sebesar 12,26% dibandingkan dengan anggaran Tahun 2009 sebesar Rp 116 Milyar, namun kenaikan anggaran tersebut masih relatif kecil dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi di bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”, ujar Wakil Ketua Komisi VIII Said Abdullah (F-PDIP). Lebih lanjut ia menambahkan, bahwa Komisi VIII yang membidangi masalah perempuan, anak dan agama, memandang perlu melakukan Raker Gabungan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, Kepolisian, dan Kepala BNP2TKI dalam upaya perbaikan sistem perlindungan TKI/TKW agar lebih komprehensif. Dalam penerapan kebijakan dan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan, tambah Said, perlu ditingkatkan optimalisasi anggaran dengan melakukan langkah-langkah strategis dalam memformulasikan kebijakan serta program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. ”Implementasi produk-produk hukum yang terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak agar lebih ditingkatkan sasaran dan jangkauan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan memperhatikan wilayah perbatasan,”jelas Said. Dalam kesempatan tersebut, Meneg PP, Meutia Hatta Swasono, menyatakan bahwa kenaikan anggaran yang relatif kecil tersebut dirasakan belum bisa memenuhi untuk mengatasi berbagai permasalahan isu gender, perempuan dan anak yang begitu kompleks serta untuk mengantisipasi berbagai masalah yang muncul akhir-akhir ini. “Oleh karena itu kami terus mengharapkan dukungan dari Komisi VIII DPR untuk secara terus menerus mendorong dan memperjuangkan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai bagian pembangunan sumber daya manusia seutuhnya,” kata Meutia. (sc)